CIANJUR | INILAHCIANJUR.COM Proses rekrutmen karyawan dan relawan di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Cianjur tersandung dugaan pungutan liar (pungli). Sejumlah calon pekerja mengaku harus menyiapkan uang Satu Juta Rupiah agar lolos masuk kerja menjadi relawan.
Seorang warga yang meminta perlindungan identitas mengungkapkan adanya permintaan uang sebelum tahapan seleksi berlangsung. Ia mengaku menerima informasi tersebut dari pihak yang mengaku memiliki akses terhadap proses penerimaan tenaga kerja.
“Saya diminta menyiapkan uang satu juta rupiah jika ingin anak saya bisa bekerja di SPPG. Uang itu harus segera saya serahkan sebelum proses seleksi dimulai,” ujar narasumber, Selasa (17/6/2026).
Baca Juga : BGN Tegaskan Semua SPPG Wajib Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Menurut keterangan narasumber, seseorang berinisial UA mengoordinasikan pengumpulan uang dari para calon pekerja. Warga sekitar mengenal UA sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan pihak yang berkaitan dengan proses rekrutmen.
Narasumber menyebut transaksi penyerahan uang berlangsung di rumah salah seorang Ketua RT di sekitar lokasi dapur SPPG. Setelah menerima uang dari calon pekerja, pihak yang mengumpulkan dana kemudian meneruskannya kepada pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses seleksi dan wawancara.
Dalam satu lingkungan RT, sedikitnya lima calon pekerja mengikuti skema tersebut. Jika praktik serupa terjadi di sejumlah wilayah lain, total dana yang terkumpul berpotensi mencapai puluhan juta rupiah.
Baca Juga : Generasi Emas atau Generasi Sakit, GMNI Cianjur Gugat Program MBG
Dugaan pungli itu memicu kekecewaan warga. Mereka menginginkan proses rekrutmen berjalan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kemampuan calon pekerja, bukan berdasarkan setoran uang kepada pihak tertentu.
Warga juga meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait segera menelusuri informasi tersebut. Mereka berharap aparat mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus mencegah praktik serupa dalam program pemerintah lainnya.
Hingga Kamis (19/6/2026), pihak SPPG maupun pihak-pihak yang namanya muncul dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.***
