Jakarta | Inilahcianjur.com – Praktik penipuan dengan mencatut nama pejabat negara kembali mencuat. Kali ini, nama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, disalahgunakan oleh oknum untuk menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Informasi yang dihimpun dari Biro Hukum dan Humas BGN menyebutkan, pelaku menjalankan modus yang terbilang rapi dan meyakinkan. Mereka tidak meminta uang secara langsung, melainkan membangun legitimasi melalui komunikasi resmi palsu.
Pelaku mengirimkan email dengan kop surat menyerupai BGN, lengkap dengan identitas yang seolah sah. Isi pesan biasanya berkaitan dengan pembukaan suspend atau agenda inspeksi mendadak (sidak), dua hal yang sensitif bagi pengelola SPPG.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa praktik ini sudah menimbulkan korban.
Baca juga :
“Nama saya sering dipakai untuk penipuan. Sudah banyak yang tertipu,” ujar Harjito di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Fenomena ini menunjukkan perubahan pola penipuan. Jika sebelumnya pelaku langsung meminta uang, kini mereka lebih fokus membangun kepercayaan korban terlebih dahulu. Strategi ini membuat korban lengah karena merasa berhadapan dengan otoritas resmi.
BGN melihat kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap integritas program pemenuhan gizi nasional. Program SPPG yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat rentan terganggu jika pengelolanya terjebak informasi palsu.
Harjito menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi BGN hanya berjalan melalui kanal dan domain yang telah ditetapkan. Ia meminta para pengelola SPPG untuk tidak mudah percaya terhadap pesan yang tidak jelas sumbernya.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi sebagai langkah awal pencegahan. “Jika menerima surat atau email yang mengatasnamakan BGN tetapi menggunakan kop tidak resmi atau sumber tidak jelas, jangan langsung ditindaklanjuti. Lakukan verifikasi melalui kanal resmi,” tegasnya.
Baca Juga
Lebih jauh, BGN mendorong langkah kolektif dalam menghadapi modus ini. Setiap dugaan penipuan harus segera dilaporkan, baik kepada aparat penegak hukum maupun melalui kanal pengaduan resmi BGN.
Upaya ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Ke depan, BGN berkomitmen memperkuat sistem komunikasi publik. Sosialisasi akan diperluas agar masyarakat semakin cakap membedakan informasi resmi dan palsu.
Langkah tersebut menjadi penting di tengah semakin canggihnya modus penipuan digital yang memanfaatkan celah kepercayaan.
Dengan meningkatnya kewaspadaan dan literasi informasi, BGN berharap pengelola SPPG tidak lagi menjadi target empuk praktik penipuan berkedok pejabat.***
