INILAHCIANJUR.COM – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Cianjur menuai kecaman keras.
Seorang aktivis Cianjur mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa dan menindak oknum yang diduga memungut uang hingga Rp1 juta dari calon pekerja.
Aktivis Cianjur, Hendra Malik, menilai praktik tersebut telah mencoreng Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.
Baca Juga : Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan di Dapur MBG Kubang
“Sudah jelas Kejaksaan Agung menindak tegas pejabat yang korup. Kalau di daerah masih ada yang berani melakukan pungli dalam rekrutmen SPPG, berarti mereka menantang aparat penegak hukum,” kata Hendra Malik kepada Inilahcianjur.com, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Hendra, oknum yang meminta uang kepada calon pekerja telah merusak tujuan program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia menyebut pungutan sebesar Rp1 juta dengan dalih membantu kelulusan seleksi sebagai bentuk pemerasan terhadap warga yang tengah mencari pekerjaan.
Baca Juga : Dapur SPPG Sukanagara 1 Dongkrak UMKM, Produksi Tahu Lokal Melonjak
“Sangat ironis. Program yang menggunakan uang rakyat untuk masa depan generasi bangsa justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Ini tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Hendra meminta Satgas Saber Pungli, Polres Cianjur, dan Kejaksaan Negeri Cianjur segera turun tangan mengusut dugaan pungli tersebut. Ia juga meminta aparat menelusuri aliran dana dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mendesak aparat bergerak cepat. Periksa semua pihak yang terlibat dan bongkar jaringan percaloan ini sampai tuntas. Jangan biarkan praktik seperti ini berkembang di tengah program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Baca Juga Rekrutmen Karyawan SPPG di Cianjur Tersandung Dugaan Pungli
Ia menegaskan proses rekrutmen pegawai SPPG harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi. Menurutnya, seleksi tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan oknum tertentu atau kemampuan calon pekerja membayar sejumlah uang.
“Kalau rekrutmen pegawainya sudah tercemar pungli sejak awal, masyarakat tentu akan mempertanyakan integritas pengelolaan program ini ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah calon pekerja mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp1 juta agar dapat mengikuti atau lolos proses rekrutmen pegawai SPPG di wilayah Kota Cianjur. Dugaan tersebut kini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar aparat segera melakukan penyelidikan.
