JAKARTA | INILAHCIANJUR.COM – Wakil Sekjen MUI Dr. H. M. Ihsan Tanjung meminta pemerintah bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan legalitas organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikan Ihsan dalam acara silaturahmi dan gala dinner menjelang Muktamar VIII IPHI di Hotel Maxone Rota, Jakarta, Jumat malam (18/9/2026).
Menurutnya, dualisme kepemimpinan IPHI antara Ahmad Yani Basuki dan Erman Suparno perlu diselesaikan melalui jalan islah demi persatuan umat.
“Secara hukum semua orang berhak berkumpul dan berserikat. Jadi, jalankan organisasi masing-masing, saling menghormati dan fokus pada kepentingan umat, bukan kepentingan pengurus atau kelompok,” kata Ihsan.
Ia juga berharap pemerintah tidak berpihak kepada kelompok tertentu dan memberikan legalitas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Muktamar VIII IPHI kemudian kembali memilih Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si sebagai ketua umum. Forum tersebut juga menetapkan program kerja dan rekomendasi, termasuk usulan agar Embarkasi Gorontalo menjadi embarkasi haji penuh.
Sebelumnya, Ahmad Yani Basuki merespons ajakan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnial Anzhar Simanjuntak untuk menyelesaikan dualisme IPHI melalui islah. ***
