JAKARTA | INILAHCIANJUR.COM – Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepastian investasi. Kapolri baru dituntut memberantas pungutan liar (pungli) dan premanisme yang berpotensi menghambat iklim usaha.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol) sekaligus dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Syaefurrahman Albanjary, menegaskan target tersebut membutuhkan pembenahan serius di tubuh Polri maupun di lapangan.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Presiden Prabowo membutuhkan prasyarat mutlak: zero pungli dan zero premanisme. Kapolri baru harus memastikan hukum tidak menjadi beban biaya (cost), melainkan menjadi pelindung bagi investasi senilai Rp13.000 triliun,” ujar Syaefurrahman.
Menurutnya, tugas Polri tidak cukup sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kepolisian juga harus menjamin kepastian hukum melalui sistem predictable policing yang mengedepankan pencegahan, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten.
“Investor membutuhkan ekosistem yang ramah. Itu dimulai ketika polisi berhasil membersihkan jalanan dan birokrasi dari para parasit ekonomi,” tegasnya.
Syaefurrahman menilai Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, perlu mengambil langkah tegas terhadap oknum internal Polri maupun pelaku premanisme yang mengganggu aktivitas usaha dan investasi.
Ia menegaskan, pemberantasan pungli dan premanisme menjadi kontribusi nyata Polri dalam mendukung agenda ekonomi nasional sekaligus mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kapolri baru ini saya kira berani menindak tegas oknum internal maupun preman jalanan yang hobi mengganggu jalannya investasi. Menjaga iklim investasi adalah kontribusi nyata Polri dalam mewujudkan visi ekonomi nasional,” pungkasnya.***
