CIANJUR | INILAHCIANJUR.COM – Perjalanan politik tidak selalu berhenti ketika proses pemilihan kepala daerah berakhir. Bagi sebagian relawan, perjuangan justru menyisakan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan pemerintahan yang ikut mereka dukung sejak masa pencalonan.
Kondisi itu disampaikan Gerakan Aliansi Masyarakat (GERAM), salah satu kelompok relawan yang mengaku ikut mengawal pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, H. Muhamad Wahyu dan Ramzi.
Salah seorang anggota GERAM, Dedy M. (40), mengatakan hingga saat ini kelompoknya belum menerima bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak Bupati Cianjur.
Pernyataan tersebut menjadi dasar GERAM untuk meminta perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan dan perjuangan para relawan yang mereka sebut telah terlibat dalam proses pemenangan.
GERAM mencantumkan SK Nomor 122/SK/TIM/RELAWAN WAHYU-RAMZI/IX/2024 sebagai dokumen yang menjadi dasar keberadaan mereka dalam jaringan relawan pasangan tersebut.
Mengawal sejak awal pencalonan
Ketua Umum Social Justice Nusantara yang juga tergabung dalam GERAM, Niko, menjelaskan bahwa GERAM terdiri dari sejumlah aliansi masyarakat.
Menurut dia, kelompok tersebut terlibat dalam proses pengawalan pemenangan sejak pasangan calon mulai mendaftarkan diri hingga akhirnya resmi dilantik sebagai kepala daerah.
Bagi para relawan, keterlibatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas selama masa kampanye. Mereka juga merasa memiliki bagian dalam perjalanan politik pasangan yang mereka dukung.
Karena itu, GERAM berharap hubungan antara pemerintah dengan kelompok relawan tidak berhenti setelah pasangan calon memenangkan kontestasi.
Niko menilai perhatian terhadap relawan menjadi bagian dari komunikasi politik dan sosial setelah proses pemilihan selesai.
“Minimal Bupati sekarang memang sudah menjadi milik seluruh warga Cianjur, tetapi jangan sampai melupakan perjuangan teman-teman di GERAM,” ujar Niko.
Dari tim pemenangan menjadi bagian masyarakat
Setelah pasangan kepala daerah terpilih menjalankan pemerintahan, posisi kelompok relawan mengalami perubahan. Mereka tidak lagi berada dalam situasi kampanye, tetapi kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Pada titik ini, tuntutan GERAM perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, bagaimana pemerintah menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam proses politik, tanpa membedakan pelayanan berdasarkan dukungan politik.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena itu, setiap bentuk perhatian atau program kepada kelompok masyarakat perlu memiliki dasar, mekanisme, serta ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Di sisi lain, kelompok relawan juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sepanjang tuntutannya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Menunggu penjelasan pemerintah
Klaim GERAM mengenai belum adanya bantuan dari pihak Bupati Cianjur merupakan keterangan dari pihak relawan dan masih membutuhkan konfirmasi dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Bupati Cianjur mengenai pernyataan GERAM tersebut, termasuk apakah pernah ada komunikasi atau bentuk dukungan tertentu kepada kelompok relawan yang dimaksud.
Konfirmasi pemerintah penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan kelompok relawan setelah berakhirnya kontestasi Pilkada.
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar mengenai bantuan. Lebih jauh, dinamika tersebut memperlihatkan bagaimana kelompok relawan memaknai kontribusi mereka setelah pasangan yang didukungnya memperoleh mandat untuk memimpin daerah.
Bagi GERAM, perjuangan selama proses pemenangan merupakan bagian yang tidak ingin dilupakan. Sementara bagi pemerintah, mandat setelah pelantikan berlaku untuk seluruh masyarakat Cianjur, tanpa membedakan latar belakang dukungan politik.
Di antara dua kepentingan tersebut, komunikasi dan transparansi menjadi penting agar aspirasi relawan dapat tersampaikan tanpa mengganggu prinsip pelayanan publik yang berlaku bagi seluruh warga Cianjur. ***
