Kantor Bapenda Cianjur. (tim)
CIANJUR | inilahcianjur.com/ — Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur mendadak panas pada Jumat (10/10/2025).
Bukan karena AC rusak, tapi karena salah satu pejabatnya mendidih saat berhadapan dengan wartawan.Adalah H, Kabid Pengembangan dan Retribusi Daerah, yang bikin suasana berubah dari adem jadi “drama ruang pelayanan”.
Wartawan yang datang dengan niat konfirmasi data pendapatan daerah justru disambut dengan nada tinggi, kayak lagi negur warga yang lupa bayar pajak motor.
Alih-alih menjawab pertanyaan, H malah ngotot mempertanyakan legalitas wartawan yang datang. Nada bicaranya naik turun, mirip suara sirene pajak belum bayar.
Beberapa staf yang hadir sampai saling lirik, mungkin mikir, “Ini rapat data atau audisi sinetron?”
Tak berhenti di situ, H juga sempat curhat masa lalunya. Dengan percaya diri, ia bercerita pernah jadi ajudan bupati dan orang penting di Satpol PP. Entah relevansinya apa, tapi nadanya jelas: “Saya punya jabatan, loh!”
Untung saja, suasana yang sempat panas itu bisa adem lagi setelah Lucky, Kabid Penataan dan Pendapatan, tampil jadi penengah.
Dengan gaya kalem tapi tegas, Lucky memaparkan data pendapatan daerah tanpa drama tambahan.
Ia menjelaskan, dari target Rp 1,1 triliun, Bapenda sudah berhasil mengumpulkan Rp 763 miliar atau sekitar 66,14% hingga awal Oktober.
Dari empat sektor utama PAD, pengelolaan kekayaan daerah bahkan sudah mencapai 100%, disusul pajak daerah (72,47%) dan retribusi (57,25%).
Namun Lucky tak menutup mata soal masalah klasik, pajak nyangkut di tangan perantara.
“Masih banyak warga yang titip bayar pajak ke Kadus atau mandor, tapi uangnya nggak sampai ke kas daerah,” jelasnya.
Baca juga :
Ia mengingatkan masyarakat buat lebih waspada dan rajin ngecek SPPT.
“Kalau di SPPT masih bolong padahal udah bayar, ya tagih ke Kadusnya. Jangan sampai uangnya nyangkut kayak janji mantan,” seloroh Lucky sambil tersenyum.
Meski data keuangan Bapenda terlihat kinclong, gaya arogan H bikin wartawan geleng kepala. Alih-alih tampil profesional, ia malah seperti menutup ruang publikasi dan transparansi, padahal dua hal itu justru kunci kepercayaan masyarakat.
Tapi publik sudah menilai, pejabat boleh tegas, tapi jangan sampai overacting di depan wartawan. Karena di dunia birokrasi, arogansi itu bukan prestasi, tapi pajak kesabaran orang lain.(tim)
